SATU KOMANDO MERANGIN

Blog

  • Pengurus Baru PMI 8 Kabupaten Dilantik

    Pengurus Baru PMI 8 Kabupaten Dilantik

    LAMPUNG – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza melantik Kepengurusan 8 PMI Kabupaten masa bakti 2025–2030, di Mahan Agung, Senin (17/11/2025).

    Delapan kepengurusan PMI kabupaten yang dilantik adalah PMI Pringsewu, Mesuji, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, dan Way Kanan. Seusai pelantikan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Orientasi Kepalangmerahan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI se-Provinsi Lampung.

    Acara pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo serta jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

    ​Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah konsolidasi organisasi untuk memastikan kehadiran dan soliditas struktur PMI di kabupaten/kota.

    ​”Tugas yang diemban oleh pengurus PMI bukanlah tugas ringan, melainkan tugas mulia yang diniatkan untuk kemanusiaan. Kita harus memastikan bahwa Palang Merah Indonesia hadir di setiap kabupaten/kota dengan struktur yang sah, solid, dan sesuai dengan ketentuan untuk memperkuat kemanusiaan di seluruh penjuru Lampung,” ujar Wulan Mirza.

    ​Ketua PMI Lampung menyampaikan bahwa PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang netral, independen, dan profesional. Kekuatan organisasi, ujarnya, diukur dari ketaatan pada prinsip-prinsip keorganisasian dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    Ia juga mengimbau agar seluruh pengurus menjaga etika dan tata kelola organisasi PMI serta taat pada prinsip-prinsip keorganisasian dan AD/ART.

    ​Wulan Mirza menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan suatu keharusan dan kewajiban organisasi. Hal ini menanggapi kondisi geografis Lampung yang berada di kawasan rawan bencana, termasuk potensi Megathrust

    ​”Kesiapsiagaan bukanlah lagi pilihan, tetapi merupakan keharusan bagi kita semua untuk menjadi garda terdepan dalam edukasi, mitigasi, dan respons cepat dan tepat terhadap bencana,” tegasnya.

    ​Mengutip arahan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, Ketua PMI Lampung menekankan bahwa relawan PMI harus siap hadir dalam waktu enam jam maksimal di lokasi terdampak bencana.

    ​Guna mencapai target respons dan memperkuat kemanusiaan, Wulan Mirza mendorong pengurus baru untuk segera menyusun rencana kerja yang adaptif dan berbasis risiko, serta melibatkan masyarakat luas dalam setiap kegiatan.

    ​”PMI tidak dapat berjalan sendiri. Kita membutuhkan kerja sama, kolaborasi dengan pihak ketiga serta membangun jejaring relawan yang tangguh dan memperkuat logistik,” tambahnya.

    ​Wulan Mirza mengakhiri sambutannya dengan mengutip pendiri Palang Merah, Henry Dunant, “Penderitaan tidak mengenal batas, begitu pula dengan kasih sayang,” sebagai pengingat bahwa pengabdian PMI tidak mengenal batas wilayah, jabatan, atau warna politik.

    “Kita tidak pilih-pilih siapa yang akan kita tolong. Tetapi ini wujud dari kita sesama manusia harus saling menjaga, harus saling melindungi dan ada di setiap saat apabila masyarakat membutuhkan,” ujarnya.

    Ketua PMI Provinsi Lampung juga berharap ​kepada pengurus yang baru dilantik agar dapat bersungguh-sungguh menjalankan tugas mulia ini serta menjaga PMI sebagai rumah bersama bagi semua yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. (Red)

  • Wakil Bupati Tinjau Progres Pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir, Target Rampung Akhir 2025

    PESISIR BARAT — Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., meninjau perkembangan pembangunan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Muhammad Thohir di Way Batu, Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (17/11/2025).

    Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kapolres Pesibar AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., serta Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, S.K.M., M.M.

    Wakil Bupati Irawan Topani mengungkapkan optimismenya bahwa pembangunan rumah sakit baru yang diproyeksikan memiliki fasilitas lengkap itu dapat selesai tepat waktu. “Mudah-mudahan dan kita optimis jadwalnya selesai pada akhir tahun ini bisa tercapai,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa keberadaan rumah sakit baru tersebut sangat dinantikan masyarakat. Dengan selesainya pembangunan, tahapan berikutnya dapat segera dilanjutkan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal. “Bagaimanapun juga keberadaan RS baru ini memang sangat kita tunggu, dengan harapan bisa melayani masyarakat Pesibar dengan optimal,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung penuh pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir yang dikerjakan oleh PT PP (Persero). Menurutnya, sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas pemkab. “Artinya, Pemkab Pesibar memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan RSUD yang baru ini, demi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” jelasnya.

    Pemkab Pesibar juga terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, untuk memperkuat pelayanan RSUD tersebut ketika resmi beroperasi. “Kami berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga cita-cita memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat benar-benar bisa terwujud,” tutupnya.

  • Pemprov Lampung Perkuat Implementasi Program Kelas Migran Vokasi Jepang untuk Membuka Akses Kerja Luar Negeri

    LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat implementasi Program Kelas Migran Vokasi Jepang sebagai langkah strategis membuka akses kerja luar negeri bagi pelajar SMA/SMK di Provinsi Lampung.

    Dalam rangka memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau langsung pelaksanaan di SMKN 4 Bandar Lampung, Senin (17/11/2025).

    Program ini menjadi salah satu program unggulan Pemprov Lampung dimana Lampung menjadi provinsi pertama (pilot project) yang mewujudkan Kelas Migran Vokasi SMK/SMA, secara nasional.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sendiri telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) progam ini dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada 30 Juli 2025 yang lalu.

    Selain membuka akses, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Lampung sesuai dengan salah satu misi Gubernur Mirza, yaitu Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

    Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi dan antusiasmenya terhadap semangat para siswa yang mengikuti kelas migran.

    Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pelatihan bahasa, tetapi jembatan yang membuka peluang kerja bagi generasi muda Lampung.

    “Saya senang sekali kelas Migran Vokasi sudah berjalan di beberapa sekolah. Di SMK 4 ini saya melihat langsung bagaimana siswa antusias mengikuti pelatihan,” ujarnya.

    Wagub Jihan menekankan bahwa banyak siswa memiliki harapan besar untuk bisa bekerja atau melanjutkan karier ke Jepang, sehingga keberadaan program ini harus mampu mengakomodasi aspirasi tersebut.

    Wagub Jihan juga menyoroti tantangan terbesar yang dihadapi saat ini, yaitu keterbatasan sensei atau tenaga pengajar bahasa Jepang.

    Ia menyebut pemprov sedang mengejar pemenuhan kebutuhan ini sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan tinggi.

    “Kami sedang koordinasi dengan universitas-universitas, termasuk dengan Universitas Indonesia, untuk menjajaki sinergi dan kolaborasi agar kebutuhan pengajar dapat terpenuhi,” ujarnya.

    Wagub Jihan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk memperluas jangkauan program agar semakin banyak sekolah dapat mengikuti kelas vokasi migran.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico menambahkan bahwa program sekolah vokasi migran mengalami perkembangan positif meski masih menghadapi sejumlah hambatan teknis.

    Ia menyampaikan bahwa dari target 240 sekolah, baru 93 sekolah yang sudah menjalankan program dengan peserta mencapai 2.658 siswa.

    Sementara itu, lebih dari 5.000 siswa lainnya sedang menunggu giliran dan diperkirakan mulai mengikuti pembelajaran pada bulan ini.

    “Kita ada 37 sensei yang mengajar di SMK maupun SMA negeri. Kekurangannya nanti kita tutup dengan sekitar 51 guru sensei eksternal,” jelasnya.

    Ia memastikan Pemprov Lampung akan terus memonitor proses pembelajaran, termasuk peningkatan kualitas pengajaran, kesiapan uji kompetensi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja Jepang.

    Thomas juga menekankan pentingnya menghadirkan sertifikasi bahasa Jepang tingkat N4 di Lampung agar siswa tidak perlu ke luar daerah.

    “Tahun ini beberapa perusahaan Jepang akan datang langsung ke Lampung untuk melihat proses pembelajaran dan menyiapkan rekrutmen. Kita berharap siswa yang siap bisa langsung terserap,” tambahnya.

    Saat ini terdapat delapan sektor yang menjadi fokus penyiapan tenaga kerja, termasuk caregiver, hospitality, dan manufaktur.

    Di SMKN 4 Bandar Lampung sendiri terdapat 58 siswa yang mengikuti program vokasi migran.

    Kepala Sekolah Dewi Ningsih menjelaskan penyesuaian jadwal dilakukan agar proses pembelajaran tidak mengganggu kegiatan Prakrik Kerja Lapangan (PKL) siswa kelas XII.

    “Kami bersurat ke industri agar PKL berlangsung Senin sampai Kamis. Jumat–Sabtu mereka belajar penuh di sekolah untuk bahasa Jepang,” terangnya.

    Ia menjelaskan bahwa setelah tahap penguasaan bahasa dan budaya, siswa akan masuk tahap peminatan dan uji kompetensi.

    Melalui program kelas migran vokasi ini, Pemprov Lampung ingin memastikan bahwa siswa siap menghadapi peluang kerja luar negeri dengan keterampilan, sertifikasi, dan kesiapan budaya.

    Selain memperbaiki sistem pengajaran, pemerintah juga memperluas jejaring dengan kementerian, lembaga penyedia pelatihan, serta perusahaan Jepang yang siap menfasilitasi proses rekrutmen.

    Dengan percepatan yang terus dilakukan, Pemprov Lampung optimistis seluruh sekolah sasaran dapat mulai berjalan dalam waktu dekat, sehingga semakin banyak pelajar Lampung yang memperoleh kesempatan meraih masa depan di pasar kerja internasional.

  • Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan di Era AI

    Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”

    Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi publik yang akurat, transparan, dan berimbang. Komitmen tersebut disampaikan saat Pemkot menghadiri Diskusi Publik bertema “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus Kecerdasan Buatan (AI)” yang diselenggarakan di Balai Wartawan, Senin (17/11/2025).

    Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bandar Lampung, Dr. Veni Devialiesti, S.P., M.M, mewakili Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana.

    Perkembangan teknologi AI

    Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”

    Dalam forum diskusi itu, Dr. Veni Devialiesti menyampaikan bahwa perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, membawa perubahan besar dalam ekosistem media. Meski memberikan kemudahan, AI juga menuntut wartawan untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas, serta kemampuan literasi digital yang kuat.

    “Pemerintah Kota Bandar Lampung sangat mendukung upaya peningkatan kapasitas wartawan. Kolaborasi antara pemerintah dan insan pers penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Wartawan sebagai garda terdepan

    Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”

    Ia juga menekankan bahwa wartawan memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus digital dan potensi penyebaran hoaks. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi harus terus dilakukan, termasuk adaptasi terhadap teknologi baru.

    Pemkot Bandar Lampung berharap diskusi publik ini menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan nilai-nilai integritas bagi wartawan, sehingga sinergi antara pemerintah dan media semakin solid dalam menghadirkan layanan informasi publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

  • Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”

    Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”

    Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dr. Veni Devialiesti, S.P., M.M, menghadiri Diskusi Publik bertema “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus Kecerdasan Buatan (AI)” yang digelar di Balai Wartawan, Senin (17/11/2025). Kehadiran Dr. Veni Devialiesti mewakili Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana.

    Perdalam wawasan

    Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”

    Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Pekan Pendidikan Wartawan Lampung yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung. Diskusi publik tersebut menjadi forum penting bagi insan pers untuk memperdalam wawasan, memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas kerja jurnalistik di tengah derasnya perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membawa tantangan sekaligus peluang baru bagi dunia media.

    Dalam forum tersebut, berbagai narasumber membahas dampak teknologi AI terhadap proses produksi berita, akurasi informasi, hingga isu etika jurnalistik. Para peserta diajak untuk memahami pentingnya menjaga profesionalitas, verifikasi data, serta mempertahankan nilai-nilai integritas di era digital yang sarat dengan informasi instan dan otomatisasi.

    Peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan

    Pemkot Bandar Lampung Hadiri Diskusi Publik “Uji Integritas Wartawan di Tengah Arus AI”

    Kehadiran perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmen Pemkot dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyebaran informasi publik yang akurat, transparan, dan berimbang.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan insan pers semakin kuat sehingga mampu bersama-sama menghadapi dinamika teknologi serta menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.

  • Polres Tanggamus Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Krakatau 2025

    Tanggamus – Polres Tanggamus menggelar Apel Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2025, Senin (17/11/2025), di halaman Mapolres Tanggamus. Apel dipimpin Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H.

    Tahun ini, operasi mengusung tema: “Melalui Operasi Zebra Krakatau 2025 dalam Rangka Cipta Kondisi Kamsalmtibcarlantas Menjelang Operasi Lilin 2025.”

    Peserta apel terdiri dari pejabat utama Polres Tanggamus, Pasi Ops Kodim 0424, para Kapolsek jajaran, personel Kodim 0424 Tanggamus, anggota Polres Tanggamus, Dishub, Satpol PP, serta kendaraan operasional yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan operasi.

    Pada kesempatan itu, Kapolres Tanggamus menyematkan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel dari Kodim 0424 Tanggamus, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

    Dalam amanat Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf yang dibacakan Kapolres, ditegaskan bahwa sinergitas lintas instansi menjadi faktor penting keberhasilan Operasi Zebra.

    “Apel gelar pasukan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel maupun sarana pendukung sehingga pelaksanaan operasi dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang ditetapkan,” kata Kapolres dalam amanat tersebut.

    Kapolres menjelaskan bahwa permasalahan lalu lintas di Provinsi Lampung semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat. Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, sehingga kemacetan dan kecelakaan harus ditangani cepat karena berdampak pada produktivitas masyarakat. Di era digital, pelayanan lalu lintas dituntut semakin modern melalui penerapan aplikasi seperti ETLE, SINAR, SIGNAL, dan TAR.

    Dari hasil evaluasi Subdit Gakkum Ditlantas Polda Lampung, periode Januari–Oktober 2025 tercatat 1.564 kasus kecelakaan, dengan korban meninggal 466 orang, luka berat 1.090 orang, dan luka ringan 1.395 orang.

    Sementara pelanggaran lalu lintas mencapai 238.581 kasus, dengan 27.550 tilang dan 211.301 teguran, didominasi pengendara usia produktif. Berbagai upaya edukasi, sosialisasi hingga patroli di titik rawan terus ditingkatkan, termasuk melalui kegiatan operasi kepolisian.

    “Operasi Zebra Krakatau 2025 dilaksanakan serentak pada 17–30 November 2025, mengedepankan tindakan preemtif, preventif, dan represif dengan pendekatan edukatif dan humanis,” jelasnya.

    Ditambahkannya, penegakan hukum dilakukan melalui tilang manual, ETLE, dan teguran simpatik. “Operasi ini juga menjadi langkah awal untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman menjelang Operasi Lilin 2025,” tandasnya.

    [Khoiri]

  • Resmi, Bupati Lambar ditetapkan menjadi Pelindung, Ketua DPRD sebagai Ketua PMI Lampung Barat

    Resmi, Bupati Lambar ditetapkan menjadi Pelindung, Ketua DPRD sebagai Ketua PMI Lampung Barat

    Lambar – Parosil Mabsus ditetapkan sebagai pelindung PMI Kabupaten Lampung Barat. Jabatan itu tertera pada struktur kepengurusan PMI periode 2025-2030.

    Untuk diketahui, Edi Novial yang juga merupakan ketua DPRD setempat, kembali nahkodai PMI Lampung Barat untuk lima tahun ke depan.

    Edi Novial dilantik oleh Ibu Gubernur Purnama Wulan Sari Mirza yang juga sebagai ketua PMI Lampung, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin 17 November 2025.

    Pelantikan PMI Lampung Barat bersamaan dengan delapan Kabupaten kota lain. Dianataranya Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Pesawaran, Waykanan, Pringsewu, Mesuji dan Lampung Utara.

    Pelindung PMI, yang juga merupakan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus meminta seluruh jajaran PMI Kabupaten Lampung Barat untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah mewujudkan kesehatan yang berkualitas.

    “Selamat atas dilantiknya ketua PMI Kabupaten Lampung Barat. Ke depan saya berharap harus menjadi wadah yang terus memberikan inspirasi, dukungan, dan melakukan pembinaan relawan. Jaga sikap dan selalu bersinergis dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan yang berkualitas,” pesan Parosil Mabsus.

    Menurut dia, PMI merupakan wadah yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan paham politik. PMI telah menjadi salah satu mitra penting Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial.

    Untuk itu, dia berpesan kepada segenap pengurus PMI, anggota dan relawan untuk terus mengembangkan diri dan profesional dalam menjalankan setiap tugas yang diemban.

    “Pengurus dan seluruh anggota PMI harus bangga, siap dan sigap dalam mengemban tugas mulia, sesuai dengan salh satu misi PMI Kabupaten Lampung Barat yaitu memperluas layanan PMI yang inklusif melalui penerapan standar pelayanan menuju ketahanan masyarakat yang semakin kuat,” kata dia.

    Sementara Ketua PMI Kabupaten Lampung Barat yang baru saja dilantik Edi Novial mengatakan, bahwa PMI terus menguatkan kerjasama dan sinergitas dengan seluruh mitra termasuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaiknya.

    “Kita akan terus gaungkan kerjasama dengan seluruh mitra. Untuk itu dirinya juga meminta seluruh pengurus, anggota dan relawan di Kabupaten, Kecamatan terus siap siaga menjalani tugas-tugasnya,” ujarnya.

  • Pemkot Bandar Lampung Harap Pengendalian Inflasi 2025 Kian Efektif demi Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

    Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 yang Digelar Kemendagri

    Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap upaya pengendalian inflasi dapat berjalan semakin efektif sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Harapan tersebut disampaikan saat Pemkot mengikuti Rapat Koordinasi Rutin Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual.

    Kegiatan rakor berlangsung pada Senin (17/11/2025) dan dipusatkan di Ruang Command Center Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan perangkat daerah terkait yang membidangi sektor pangan, perdagangan, pertanian, dan perekonomian.

    Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP., M.A., dengan menghadirkan narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga strategis seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional. Seluruh pemerintah daerah se-Indonesia turut mengikuti rakor ini sebagai bagian dari langkah nasional menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

    Pemerintah pusat: pentingnya sinergi lintas sektor

    Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 yang Digelar Kemendagri

    Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, penguatan data, dan respons cepat terhadap potensi gejolak harga, khususnya menjelang momentum akhir tahun ketika permintaan kebutuhan pokok meningkat.

    Pemkot Bandar Lampung menyambut baik arahan tersebut. Melalui keikutsertaan pada rakor ini, Pemkot menegaskan komitmennya terus memperkuat langkah-langkah strategis, seperti operasi pasar, pemantauan stok dan distribusi bahan pokok, serta koordinasi intensif dengan pelaku usaha dan pemerintah provinsi.

    Dengan kolaborasi yang solid, Pemkot optimistis bahwa pengendalian inflasi di Bandar Lampung dapat dilakukan secara terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

  • Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 yang Digelar Kemendagri

    Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 yang Digelar Kemendagri

    Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Rutin Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Command Center Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung dan berlangsung pada Senin (17/11/2025).

    Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP., M.A., dan turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait seperti BPS, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional, serta seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.

    Perkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah

    Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 yang Digelar Kemendagri

    Agenda tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

    Dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, rakor diikuti oleh perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Kepala Bagian Perekonomian, Bapperida, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo, serta unsur forkopimda seperti Kodim 0410/KBL, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan BPS.

    Pengendalian inflasi

    Pemkot Bandar Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 yang Digelar Kemendagri

    Dalam rakor tersebut, seluruh peserta membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi, termasuk penguatan pasokan pangan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta evaluasi implementasi kebijakan strategis di daerah.

    Melalui kegiatan ini, Pemkot Bandar Lampung berharap upaya pengendalian inflasi dapat berjalan semakin efektif sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

  • P3A Hanya Formulitas, Disinyalir Proyek P3-TGAI di Kecamatan Tanah Kampung di Kuasai Pemborong Berinisial ER

    Sungai penuh – merangin.satukomando.com/ Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh kembali menjadi sorotan tajam. Proyek senilai Rp195 juta per titik ini, yang seharusnya dikelola secara swakelola oleh kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), diduga kuat dikendalikan oleh pihak ketiga.

    LSM Fakta menyoroti bahwa skema swakelola yang menjadi esensi program P3-TGAI terancam menjadi formalitas belaka.

    Fakta di lapangan menunjukkan banyak pekerjaan justru dikuasai dan dikerjakan oleh pihak luar kelompok, sebuah praktik yang secara terang-terangan melanggar aturan Kementerian Pekerjaan Umum.

    Aturan tersebut mewajibkan P3-TGAI dilaksanakan secara mandiri oleh P3A, bukan dialihkan kepada Pemborong atau pihak ketiga.

    “Kami telah mendeteksi indikasi ini. Jika terbukti, pihak ketiga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,” tegas Jamal Aktivis LSM Fakta dalam keterangan yang diterima media ini, Rabu (17/11/2025).

    Jamal menilai lemahnya pengawasan dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VI (BBWSS VI) Jambi dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) membuka celah praktik penyimpangan.

    Padahal, kedua lembaga ini memiliki peran vital dalam memastikan dana APBN digunakan sesuai ketentuan.

    “Kualitas pekerjaan banyak dikeluhkan. Material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, sehingga bangunan rawan rusak dalam waktu singkat,” imbuhnya.

    LSM FAKTA mendesak aparat penegak hukum (APH), mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga inspektorat, untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif. Dugaan keterlibatan pihak ketiga dianggap sebagai pintu masuk praktik penyelewengan anggaran negara.

    “Jika proyek yang seharusnya untuk petani justru dikuasai pihak luar, jelas ada indikasi permainan. Kami meminta APH mengusut tuntas dan menindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas Jamal.

    Isu yang beredar menyebutkan adanya seorang Pemborongan berinisial “ER” yang diduga menguasai beberapa kegiatan program pekerjaan swakelola P3-TGAI di Kecamatan Tanah Kampung tersebut .

    Sosok ini disebut-sebut sebagai “toke” yang mengurus pembangunan irigasi di beberapa desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

    Dugaan ini semakin memperkuat keyakinan publik bahwa P3-TGAI telah dipolitisasi demi kepentingan segelintir pihak.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak BWSS VI Jambi maupun TPM belum memberikan klarifikasi resmi.