Blog

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Grand Final Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi Lampung Tahun 2025 di Graha Wangsa, Kamis (22/5/2025). Juga turut hadir Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, sebagai salah satu juri.

Acara tahunan yang telah digelar sejak 1989 ini bertujuan mencetak generasi muda Lampung sebagai duta pariwisata yang berdedikasi, sekaligus mempromosikan potensi pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung.

Tahun ini, ajang bergengsi tersebut diikuti oleh 46 peserta, terdiri dari 24 Muli dan 22 Mekhanai, yang merupakan perwakilan dari 13 Kabupaten/Kota se-Lampung. Mereka telah melalui seleksi ketat di daerah masing-masing sebelum tampil di babak grand final.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan bahwa Pemilihan Muli Mekhanai bukan hanya soal tampil cantik atau tampan secara fisik saja, melainkan juga penilaian terhadap bakat, attitude, intelektual, karakter, serta kecintaan terhadap tanah kelahiran.

Provinsi Lampung mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa. Namun menurut Wagub, Provinsi Lampung masih dihadapkan dengan berbagai tantangan besar seperti persoalan infrastruktur pariwisata yang belum merata dan digitalisasi untuk keperluan promosi budaya.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana kita membuat pariwisata dan budaya Lampung menjadi sektor yang dapat mengungkit ekonomi,” kata Wagub.

Wagub juga berpesan kepada seluruh finalis untuk tidak berhenti berkontribusi setelah malam puncak. Kepada pemenang Muli Mekhanai, Wagub mengajak agar terus mempromosikan pariwisata, budaya dan Kekayaan Lampung.

“Untuk para pemenang, baru dimulai tugasnya menjadi duta pariwisata, menjadi dutanya Lampung untuk mempromosikan kekayaan lampung, untuk menjadi provinsi yang naik kelas dengan cara yang fresh anggun dan elegan,” pesan Wagub.

Ia juga mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Muli Mekhanai dalam dua tahun terakhir, yang dinilai lebih profesional, memanfaatkan digitalisasi, serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Kedepan, Wagub berharap agar inovasi harus terus dipertahankan dengan melibatkan komunitas lokal dan generasi muda agar ajang Pemilihan Muli Mekhanai tetap relevan dan berkelanjutan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, turut menyampaikan pentingnya promosi kreatif untuk membawa Lampung ke panggung nasional bahkan internasional.

“Kita harus membuat Lampung ‘naik permukaan’. Caranya sesederhana ngevlog, bikin sesuatu jadi viral, kita buzz, kita promosi. Intinya, kita promosikan pariwisata dan budaya lampung kita,” ujarnya.

Zita juga mengingatkan pesan Presiden tentang pentingnya mengangkat kekuatan lokal melalui pariwisata.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada sumber daya bumi. Kita harus andalkan senyum, budaya, keramahan, dan juga tentu keindahan dan kekayaan alam kita,” tegasnya.

Ia berpesan kepada para finalis Muli Mekhanai untuk terus aktif mempromosikan Lampung, khususnya sektor pariwisata, bersama pemerintah, masyarakat dan generasi muda Lampung.

“Mari kita satukan langkah, pemerintah, masyarakat dan generasi muda. Kita buat pariwisata Lampung lebih menyala, lebih terang dan lebih bersinar dari provinsi-provinsi lainnya,” pungkasnya.

Setelah melalui beberapa tahap penilaian, keluar sebagai Pemenang Muli Mekhanai Provinsi Lampung Tahun 2025, diraih oleh Muli asal Kota Bandar Lampung Marcheline Aurely dan Mekhanai asal Kabupaten Tulang Bawang Muhammad Adit Bintang Hartahta.

Lampung— Wakil Gubernur Lampung, dr. Hj. Jihan Nurlela, M.M., menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Lampung, Kamis (22/5/2025) di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog strategis seputar peran pemuda masjid dalam pembinaan karakter generasi muda dan penguatan nilai-nilai keumatan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jihan menyoroti urgensi pendekatan yang lebih lembut dan humanis dalam membina remaja, khususnya dalam menanggapi berbagai fenomena kenakalan remaja yang semakin kompleks.

“Program-program BKPRMI bisa menjadi solusi yang lebih bijak dan membumi dalam menyelesaikan persoalan remaja. Kalau di Jawa Barat ada pendekatan ‘remaja dikirim ke barak’, maka di Lampung, saya mengusulkan program ‘Remaja Kembali ke Masjid’,” ujar dr. Jihan.

Ia menekankan bahwa masjid semestinya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat, termasuk dalam aspek pendidikan karakter dan pembinaan akhlak pemuda.

“Masjid harus dihidupkan kembali fungsinya sebagai tempat anak muda bertumbuh secara spiritual, intelektual, dan sosial. Program seperti Bank Infak bisa menjadi pintu masuk untuk membangun kepedulian dan kemandirian dari masjid,” tambahnya.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Umum DPW BKPRMI Lampung, Ahmad Khairudin Syam, menyambut baik gagasan Wagub Jihan dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi.

“BKPRMI siap menjadi mitra strategis dalam membina pemuda masjid yang berakhlak, produktif, dan memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Ahmad.

Silaturahmi tersebut ditutup dengan penyerahan cinderamata serta pembahasan rencana program kolaboratif yang akan digerakkan dalam waktu dekat. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan karakter generasi muda di Provinsi Lampung.

LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima secara resmi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (22/5/2025).

Kunjungan ini menjadi momen penting dalam upaya mendorong peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan Komisi X dan menganggap kunjungan ini sebagai kesempatan strategis untuk saling bertukar informasi dan memperkuat sinergi dalam pembangunan olahraga daerah.

“Merupakan kehormatan bagi kami menerima kunjungan Komisi X DPR RI. Melalui pertemuan ini, kita dapat berdiskusi secara langsung terkait strategi peningkatan prestasi olahraga di Lampung, sebagai bagian dari visi besar mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujar Jihan.

Wagub juga menyoroti keberhasilan kontingen Lampung pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara, di mana Lampung berhasil masuk 10 besar nasional dengan raihan 22 medali emas, 15 perak, dan 30 perunggu. Beberapa atlet dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) turut mencetak prestasi, seperti Tri Wahyuni yang meraih tiga medali emas di cabang senam ritmik, serta Asmaradanta Matin Lieliany dan Ni Komang Devy Fathma Pitri yang meraih perunggu di cabang panahan nomor mix team.

Sebagai bentuk penghargaan atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bonus kepada para atlet berprestasi. Peraih medali emas mendapatkan Rp 300 juta, peraih perak Rp 150 juta, dan peraih perunggu Rp 75 juta.

Lebih lanjut, Wagub juga mengungkapkan bahwa Lampung saat ini menjadi homebase klub Liga 1 Bayangkara Presisi Lampung FC. Sejalan dengan itu, Pemprov terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur stadion agar memenuhi standar regulasi PSSI. Tak hanya itu, Lampung bersama Provinsi Banten juga tengah mengajukan diri sebagai tuan rumah PON XXIII tahun 2032, berdasarkan nota kesepahaman bersama yang telah ditandatangani pada 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Muhfudz Abdurrahman, S.Sos, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang olahraga.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan program PPLP sebagai ujung tombak pembinaan atlet usia dini. Kami sudah mengunjungi lokasi PPLP Lampung dan fasilitas panahan. Ini bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi di lapangan,” ujarnya.

Menurut Muhfudz, pembinaan atlet usia dini adalah masa keemasan yang krusial dan harus dilakukan secara terencana, sistematis, serta berkelanjutan. PPLP hadir sebagai wadah strategis yang diharapkan dapat melahirkan atlet daerah berprestasi hingga tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta peraturan turunan seperti PP Nomor 46 Tahun 2024 dan Permenpora Nomor 11 Tahun 2022.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pembinaan olahraga tidak lepas dari sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah pelatih profesional yang belum mencukupi, hingga belum optimalnya integrasi antara pendidikan dan kegiatan olahraga.

“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, eksekutif dan legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menjamin keberhasilan pembinaan atlet secara menyeluruh,” tegasnya.

Dalam kunjungan ini, Komisi X juga mendengar langsung masukan dari para atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, hingga alumni PPLP, guna menghimpun data dan aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pengembangan olahraga nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekda Provinsi Lampung Firsada, Anggota DPR RI Muhammad Kadafi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, KONI Provinsi Lampung, pengurus cabang olahraga, klub-klub olahraga profesional, perwakilan sekolah, peserta serta alumni program PPLP dan PPLM Provinsi Lampung.

Kegiatan ditutup dengan dialog terbuka dan penyampaian berbagai tantangan di lapangan, sekaligus komitmen bersama untuk terus memperjuangkan kemajuan olahraga pelajar di Tanah Air. (Red)

LAMPUNG – Pj. Sekdaprov Lampung M. Firsada menerima kunjungan pengurus Yayasan Pembinaan Sosial Katolik (YPSK) bersama ChildFund International di Ruang Kerja Sekdaprov, Kompleks Kantor Gubernur, Bandarlampung, Kamis (22/05/2025).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai program sosial untuk perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan penguatan kohesi sosial di sejumlah wilayah Lampung.

YPSK memaparkan sejumlah kegiatan, seperti pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), workshop pemuda, serta pesta budaya di desa-desa. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran sosial, memperkuat toleransi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan serta menjaga harmoni sosial di tingkat lokal.

Pj. Sekdaprov M. Firsada menjelaskan dalam Pemerintahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terus dikuatkan kerja sama lintas sektor untuk membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan tangguh.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik sebagai landasan hukum penyelesaian konflik secara partisipatif.

Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 mengatur teknis pelaksanaan rembug tersebut. Dengan demikian, sinergi antara regulasi daerah dan inisiatif masyarakat seperti YPSK dan ChildFund mampu menciptakan lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan berkelanjutan. (Red)