Penulis: admin721

Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun 2026 dan Pengambilan Persetujuan Raperda Kota Metro, di aula kantor setempat, Jumat (21/11/2025).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini dihadiri Walikota dan wakil walikota Metro, Anggota DPRD, Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Ria Hartini menyampaikan, bahwa KUA-PPAS Tahun 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Metro telah dibahas oleh DPRD kota metro, komisi-komisi maupun badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, perangkat daerah terkait serta badan anggaran dalam rapat paripurna khusus DPRD.

Dikatakan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Metro yang disampaikan Roma Doni Yunanto memaparkan, terkait pembahasan tentang KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2026.

“Pergeseran anggaran yang telah disepakati antara Badan Anggaran, Komisi-komisi serta Fraksi- Fraksi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah,” ucap Doni.

Lebih lanjut disampaikannya, kesepakatan hasil pembahasan tersebut meliputi:

1. Anggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer sebesar Rp915.645.446.068.

2. Anggaran pos Belanja Daerah pada ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp920.645.446.068.

3. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan, pada APBD tahun anggaran 2026 sebesar 5.000.000.000.

“Pembahasan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Angguran 2026 adalah hasil kerja sinergi antara Komisi-komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran den Ketua-ketun Fraksi DPRD Kota Metro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal,” jelas Dona.

Sementara, dalam Laporan Panitia Khusus l DPRD Kota Metro yang disampaikan Wasis menjelaskan, Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Metro Nomor: 100.3.2/7/DPRD/2025 tanggal 27 Agustus 2025, telah dibentuk Panitia Khusus pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro.

“Adapun kami dari Panitia Khusus I bertugas membahas Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Noor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Rapenda Kota Metro tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,” kata Wasis.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai berikut:

Dinas sosial tipe C Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, berubah menjadi Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat Tipe A

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B

Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Tipe C dihapus urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi bergabung dengan Dinas Koprasi, Usaha Kecil dan menengah dan tenaga kerja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Tipe B

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Tipe B berubah menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah dan Ketenagakerjaan Tipe B

Dinas Kepemudaan, Olahraga, pariwisata Tipe A berubah menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A

Dinas Perdagangan Tipe C berubah menjadi: Dinas Peindustrian dan Perdagangan Tipe B.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A berubah menjadi: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah, Tipe A.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Tipe B berubah menjadi: Badan Pendapatan Daerah, Tipe B.

“Terkait Raperda ini, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan tentang petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan adalah dengan peraturan Wali Kota,” kata Wasis.

“Dengan demikian, kami merekomendasikan kiranya pengaturan mengenai administrasi kependudukan sebagaimana telah kita bahas untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Wasis.

Adapun Laporan badan pembentukan peraturan Daerah DPRD kota Metro tentang tiga rancangan peraturan daerah kota Metro yang disampaikan Hadi Kurniadi memaparkan, Setelah melalui proses pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dan yang telah diharmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. maka hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Metro sebagai berikut:

1. Raperda Kota Metro tentang kota literasi berubah menjadi: Raperda Kota Metro tentang pengembangan budaya literasi.

2. Raperda Kota Metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol: tetap

3. Raperda Kota Metro tentang pengembangan Ekonomi Kreatif: tetap

“Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) Raperda Kota Metro sebagaimana telah kami uraikan di atas, baik secara penulisan maupun substansi materi, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,”ucap Hadi.

“Ketiga Raperda Kota Metro tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang sejajar, maupun dengan putusan pengadilan,” pungkas Hadi.

Sementara itu Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, Pada hari ini, telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2026 dan Paripurna Pembicaraan Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tentang Pengambilan Keputusan Bersama terhadap Raperda Kota Metro.

“Yang pertama, disampaikan bahwa Kita telah menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun 2026. Kita telah menyepakati pula prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029,” kata Bambang.

Ada 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang akan kita capai di Tahun 2026, yaitu: (1) target capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,54; (2) terget Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,936; (3) Target Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah 11,114; (4) Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 75,65; (5) Capaian Prevalensi Stunting Balita 11,52; (6) Indeks Implementasi Kota Cerdas sebesar 2,3; (7) Indeks Reformasi Birokrasi 78,25; (8) Indeks Pemerintah Digital sebesar 1,84; (9) Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,64; (10) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,85; (11) Indeks Daya Saing Daerah sebesar 4,22; (12) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,58; (13) Tingkat Kemiskinan 6,00-6,40; (14) Indeks Ketahanan Pangan sebesar 86,28 (15) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 65,80, (16) Indeks Pembangunan Infrastruktur sebesar 0,610, (17) Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 55,13, (18) Indeks Harmoni Indonesia (IHai) sebesar 7,1, dan (19) Indeks Pemajuan Kebudayaan sebesar 55,72.

Selain itu, Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026, proyeksi Pendapatan sebesar Rp.915.645.446.068, Untuk Belanja, kita sepakati di angka Rp.920.645.446.068, dan total defisit sebesar Rp.5.000.000.000, yang akan ditutupi oleh Pos Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp.7.000.000.000.

Walikota menjelaskan, rancangan peraturan daerah yang telah dibahas bersama-sama pada tingkat Pansus oleh DPRD Kota Metro dan emerintah Kota Metro terdiri dari 4 raperda yaitu: 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Metro dan 2 (dua) Usul Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Metro

2. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang pengembangan budaya literasi.

3. Rancangan peraturan daerah Kota Metro tentang pengembangan ekonomi kreatif.

4. Rancangan peraturan daerah kota metro tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam melakukan pembahasan terhadap dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Terima kasih atas sumbang pikir seluruh anggota DPRD Kota Metro untuk menyempurnakan pelaksanaan pembangunan di tahun 2026,” pumgkas Bambang. | (Rio).

Metro | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro Ardah, melakukan peninjauan intensif terhadap proyek peningkatan drainase di Jalan AR Prawiranegara, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat.

Proyek ini diprioritaskan sebagai solusi permanen mengatasi genangan air yang selama ini menjadi langganan saat hujan deras.

Dalam kunjungannya, Ardah memastikan spesifikasi teknis dan target penyelesaian pekerjaan.

“Tinggi dan lebarnya 2,4 meter, kedalaman base 10 senti. Baru nanti box culvert masuk, setelah itu ada beton 20 senti, habis itu ACWC 4 senti,” ucap Ardah, Jumat,( 21/11/2025).

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap penutupan jalan, Ardah memastikan perkiraan waktu lalu lintas bisa kembali normal.

“Perkiraan, pekerjaan ini bukan selesainya ya, lalu lintas ini bisa dilewati. Kalau cuacanya bagus begini, Senin itu sudah lancar,” ungkap Ardah.

Ardah juga memastikan bahwa sosialisasi telah dilakukan.

“Sementara sih enggak ada (protes), karena nanti memang di setiap perempatan kami kasih papan pemberitahuan lalu lintas,” ucapnya.

Lebih lanjut, untuk menegaskan pentingnya kualitas kerja dan meminta rekanan bekerja secara profesional.

“Dikerjakan yang bagus ya. Ini rekan-rekan media juga kan, mereka ini sebagai mitra kita untuk memublikasikan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro, khususnya yang ada di PUTR,” ujar Ardah.

“Jadi kepada rekanan, silakan bekerja dengan baik. Kalau memang ada hambatan atau persoalan, segera laporkan kepada kami untuk kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik, ya,” imbuhnya.

Kadis PUTR juga menjelaskan bahwa proyek ini dibuat untuk memecah aliran air agar tidak terjadi genangan saat hujan lebih dari dua jam.

“Genangan air apabila kita hujan lebih dari dua jam, dia sering tergenang. Nah, inilah fungsinya kita buat seperti ini. Kita membelah jalan ini, supaya nanti air itu tidak jadi satu arah. Jadi mereka ada pembuangan lainnya, jalur lain, sehingga nanti tidak ada lagi genangan,” jelas Ardah.

Sementara, Andi, pelaksana dari CV Pendawa yang mengerjakan peningkatan drainase di Jalan AR Prawiranegara, menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan proyek.

“Mudah-mudahan dengan bentuk cuaca yang bagus, kita dalam tiga hari ini dapat menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga sudah dapat digunakan untuk lalu lintas,” ujar Andi.

Untuk mencapai target tersebut, CV Pendawa berencana menambah jam kerja.

“Dan kita targetkan besok akan tambah pekerja untuk lembur,” tambahnya.

Andi menyebutkan bahwa kendala utama hanya bergantung pada faktor alam.

“Saat ini untuk kendala tergantung perubahan cuaca, maka mudah-mudahan di tanggal 7 atau 8 September sudah selesai. Kita komitmen mudah-mudahan insya Allah akan memberikan hasil yang baik dalam pekerjaan ini,” ungkapnya.

“Pekerjaan ini sendirian rencananya akan dibuat miring yang sebelumnya lurus ke arah Damkar, dengan kedalaman 240 cm. Mudah-mudahan hasilnya nanti benar-benar dapat mengurangi atau menghilangkan genangan air yang ada di wilayah ini,” pungkas Andi. | (Rio).

LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat tindak lanjut Instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait Antisipasi kebencanaan Hidrometeorologi, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jum’at (21/11/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri oleh unsur perangkat daerah, perwakilan BMKG, dan pemangku kepentingan kebencanaan.

Rapat tersebut menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 17 November 2025 mengenai komitmen daerah dalam mitigasi bencana hidrometeorologi, serta perkembangan cuaca dan iklim nasional yang dipaparkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG memprediksi wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk Lampung, akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada November 2025–Januari 2026.  BMKG juga mengidentifikasi bibit Siklon Tropis 97S di Laut Timor dan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia yang berpotensi memicu hujan deras, angin kencang, serta gelombang tinggi hingga 2,5–4 meter di perairan selatan Indonesia, termasuk wilayah perairan Lampung.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, antara lain menyiapkan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, melaksanakan Apel Siaga Bencana bersama, menginventarisasi wilayah rawan bencana dan melakukan mitigasi sejak dini, melakukan pemantauan berkala serta penyebaran informasi real time berbasis data bencana, dan sejumlah langkah lainnya.

Sejumlah kesiapan juga disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Lampung, BMKG, Basarnas, TNI dan Polri serta Bulog Lampung.

Terkait hal tersebut, Sekdaprov Marindo menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa bulan ke depan. Ia mengingatkan bahwa perencanaan, koordinasi, serta kesiapan anggaran dan peralatan harus dipastikan sejak dini.

“Saya melihat semua kesiapan dari berbagai instansi terkait sudah siap. Semua sudah memiliki gambaran apa yang perlu dilakukan,” ujarnya.

Marindo meminta seluruh OPD dan instansi terkait untuk melakukan konsolidasi internal, serta memastikan langkah-langkah antisipasi telah sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Sekdaprov juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota karena wilayah terdampak berada di daerah, bukan langsung di tingkat provinsi.

“Mohon dipastikan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten. Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Provinsi harus mengingatkan apa saja yang perlu mereka siapkan, termasuk untuk kebutuhan bantuan dari BNPB, Basarnas, maupun Bulog,” tegasnya.

Marindo juga mendorong pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala, sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan personel di lapangan. Ia mengapresiasi simulasi yang telah dilakukan berbagai pihak, termasuk Polda dan Basarnas, serta menilai hal itu menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana.

“Semua sudah pernah melalui prosedur penanganan. Tinggal memastikan kesiapan personel, termasuk kesiapan psikologis dalam menghadapi situasi darurat,” ujarnya.

LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia (RI) Fadli Zon, meninjau rencana pembangunan Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Lampung di Jl. Zainal Abidin Pagaralam No. 36, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung, Jumat (21/11/2025) siang.

Menurut Menteri Fadli, Lampung memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, baik berupa situs sejarah maupun warisan takbenda, sehingga membutuhkan perhatian khusus agar pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih fokus. Ia menegaskan bahwa kantor balai pelestarian kebudayaan khusus Lampung perlu diwujudkan agar tidak lagi bergantung pada wilayah lain dalam pengelolaan budaya daerah.

“Kami berharap balai pelestarian kebudayaan ini menjadi bagian penting dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Lampung. Mulai dari situs peninggalan sejarah hingga seni kontemporer, termasuk budaya digital, musik, film, dan seni tradisional,” ujar Fadli Zon.

Ia juga menyinggung adanya akses Dana Indonesiana yang kini meningkat hingga 2.800 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Melalui balai ini, Fadli mendorong komunitas seni, sanggar, hingga pelaku budaya di Lampung untuk lebih aktif mengakses dukungan tersebut melalui mekanisme terbuka yang tersedia.

Seperti diketahui, Dana Indonesiana merupakan dana abadi kebudayaan yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana ini bertujuan untuk memajukan kebudayaan melalui berbagai program dukungan pendanaan bagi pelaku budaya perorangan, kelompok, komunitas, atau lembaga.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyambut baik rencana pendirian kantor tersebut. Ia menilai kehadiran balai pelestarian kebudayaan akan memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat agenda pemajuan kebudayaan di Lampung.

Pemprov Lampung berharap kolaborasi ini segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan, termasuk upaya pemetaan potensi dan pendampingan terhadap komunitas budaya di kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga siap memperkuat ekosistem kebudayaan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, swasta, serta pelaku budaya secara langsung.

Metro | Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Metro menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-61 dengan mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, berlangsung di halaman Dinas Kesehatan setempat, Jum’at, (21/11/2025).

Acara ini dihadiri ratusan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan undangan lainnya, sebagai momentum refleksi dan akselerasi pembangunan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Dinkes Kota Metro Eko Hendro Saputra menyampaikan, bahwa akses masyarakat terhadap kesehatan pasti dan bisa tercukupi.

“Bagaimana masyarakat bisa berobat gratis, mendapatkan mutu pelayanan baik dan keselamatan pasien tercapai,” ucap Eko Hendro.

“Kita selalu meningkatkan mutu pelayanan, supaya masyarakat lebih mudah mengakses, kita punya PSC, bagi masyarakat yang kurang mampu bisa menggunakan PSC Dinas Kesehatan untuk di antara ke faskes,” ungkap Eko Hendro.

Eko Hendro juga menjelaskan, untuk tenaga kesehatan tentunya kita selalu meningkatkan motivasi mereka untuk selalu meningkatkan kompetensinya, untuk yang ingin sekolah kita berikan kemudahan dukungan itu merupakan salah satu bentuk suport kepada mereka karena kedepan tantangan lebih berat.

“Sesuai dengan enam pilar transformasi kesehatan, pilar ke tiga pilar sumber daya manusia kesehatan, disitu sudah lengkap akan meningkatkan mutu layanan melalui kompetisi dari pada tenaga kesehatan,” ujar Eko Hendro.

Sementara itu, Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, tahun 2025 menjadi sebuah tonggak penting HKN ke-61 Dengan ema yang diusung “generasi sehat masa depan hebat ” menegaskan komitmen dan alat pembangunan kesehatan kita ini adalah sebuah pesan yang jelas investasi terbesar bagi kejayaan bangsa ini adalah investasi pada kesehatan generasi mudanya.

Walikota juga menjelaskan, generasi sehat yang kita cita-citakan bukan sekedar generasi yang terbebas dari penyakit, dia adalah generasi yang tangguh secara fisik, gesit secara mental berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

“Mereka adalah anak-anak yang terlahir dari ibu-ibu yang sehat tumbuh dengan gizi yang optimal, terlindungi dari stunting dan mendapatkan imunisasi lengkap,” ucap Bambang.

Pada momentum HKN ke-61, WaliKota menegaskan, bahwa penguatan pondasi kesehatan sejak dini harus menjadi prioritas, dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif mulai dari 1.000 Hari.

Acara ini dimeriahkan dengan senam bersama, penyerahan penghargaan oleh Walikota Metro, cek kesehatan gratis, dan penyerahan penghargaan capaian kesehatan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Penghargaan khusus juga diserahkan kepada RSU Muhammadiyah Metro sebagai juara 1 video pendek kampanye Lampung Merdeka TB.

Tak ketinggalan, penyerahan tali kasih kepada pegawai purnabakti di lingkungan Dinkes Kota Metro, diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol puncak peringatan HKN Ke-61 dan pembagian hadiah doorprize.| (Rio).