SATU KOMANDO MERANGIN

Lugas, Tegas, dan Akurat

Download

SATU KOMANDO MERANGIN

Lugas, Tegas, dan Akurat

Month: Juli 2026

Menolak Bungkam! Lahan Transmigrasi Singkut 3 Tahun 1981 Diduga Dicaplok Pemerintah Desa Bukit Murau, Warga Menuntut Keadilan!

sumatra 061JambiTidak Ada Komentar pada Menolak Bungkam! Lahan Transmigrasi Singkut 3 Tahun 1981 Diduga Dicaplok Pemerintah Desa Bukit Murau, Warga Menuntut Keadilan!

SAROLANGUN – merangin.satukomando.com/ Penindasan dan dugaan kesewenang-wenangan oknum Pemerintah Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi kian terang-benderang. Lahan sah milik masyarakat eks-transmigrasi yang telah ditempati sejak era Presiden ke-2 RI, H. M. Soeharto pada tahun 1981, kini secara sepihak diklaim sebagai “Tanah Desa”. Tirani administratif ini diduga kuat diwariskan dari generasi ke generasi […]

Selengkapnya

Dirlantas Polda Jambi Diduga Menerima Keterangan yang Berbeda dari Satlantas Polres Batanghari Soal BRIVA 3 Hari, Publik Desak Propam Polda Jambi Lakukan Pemeriksaan

sumatra 061Jambi,NasionalTidak Ada Komentar pada Dirlantas Polda Jambi Diduga Menerima Keterangan yang Berbeda dari Satlantas Polres Batanghari Soal BRIVA 3 Hari, Publik Desak Propam Polda Jambi Lakukan Pemeriksaan

Jambi – merangin.satukomando.com/ Polemik penerbitan BRIVA tilang terhadap truk angkutan batu bara yang ditindak oleh Satlantas Polres Batanghari kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya menjadi sorotan karena BRIVA pembayaran baru diterbitkan sekitar tiga hari setelah penindakan, kini muncul perbedaan keterangan antara pemilik kendaraan dengan penjelasan yang diterima Direktur Lalu Lintas Polda Jambi. Awak media memperoleh […]

Selengkapnya

MP3TKJ Resmi : Berbadan Hukum, Perkuat Peran Masyarakat Awasi Pembangunan di Jambi

sumatra 061JambiTidak Ada Komentar pada MP3TKJ Resmi : Berbadan Hukum, Perkuat Peran Masyarakat Awasi Pembangunan di Jambi

JAMBI – merangin.satukomando.com/ Peran serta masyarakat dalam mengawal pembangunan dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [KKN] di Provinsi Jambi kini semakin kuat. Hal itu ditandai dengan berdirinya *Perkumpulan Masyarakat Pengawas Pembangunan dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Jambi*, disingkat *MP3TKJ*, yang telah mengantongi status badan hukum. MP3TKJ merupakan transformasi dari *Lembaga Pengawas Pembangunan dan Pelaporan Dugaan […]

Selengkapnya

​Saat Perpanjangan HGU Kebun Kelapa Sawit Masuk dalam Kawasan HTI

sumatra 061JambiTidak Ada Komentar pada ​Saat Perpanjangan HGU Kebun Kelapa Sawit Masuk dalam Kawasan HTI

JAMBI – merangin.satukomando.com/ Perkebunan kelapa sawit yang telanjur masuk ke dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebenarnya dapat dimitrakan melalui skema Perhutanan Sosial atau Kemitraan Kehutanan. Namun secara hukum, kelapa sawit sejatinya tidak boleh ditanam di dalam areal HTI, terlebih jika peruntukan awalnya bukan untuk perkebunan kelapa sawit. Jika pelanggaran ini ditemukan saat atau setelah […]

Selengkapnya

Ribuan Warga Tanjung Pauh KM 39 Blokade Jalur Angkutan Batu Bara, Tuntut Perbaikan Jalan dan Pengendalian Debu

sumatra 061Jambi,NasionalTidak Ada Komentar pada Ribuan Warga Tanjung Pauh KM 39 Blokade Jalur Angkutan Batu Bara, Tuntut Perbaikan Jalan dan Pengendalian Debu

MUARO JAMBI – merangin.satukomando.com/ Ribuan warga Desa Tanjung Pauh KM 39 menggelar aksi penyetopan lalu lintas angkutan batu bara di ruas jalan provinsi sejak Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. Hingga Sabtu (4/7/2026) sore, aksi tersebut masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan dibuka. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap minimnya perhatian dari pemerintah […]

Selengkapnya

GAB Peduli Ingatkan Sanksi Berat Bagi Perusahaan Sawit yang Tanam di Luar HGU

sumatra 061Jambi,NasionalTidak Ada Komentar pada GAB Peduli Ingatkan Sanksi Berat Bagi Perusahaan Sawit yang Tanam di Luar HGU

Jambi – merangin.satukomando.com/ Praktik perluasan kebun kelapa sawit yang melebihi batas legalitas saat proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kini berada dalam radar pengawasan ketat pemerintah. Perusahaan perkebunan yang kedapatan menanam kelapa sawit di luar HGU awal atau tanpa alas hak yang sah terancam sanksi berlapis, mulai dari denda administratif puluhan juta rupiah hingga ancaman […]

Selengkapnya
Kembali ke Atas